pp 51 tahun 2009. 40, LN. pp 51 tahun 2009

pdf UU-36-2009- Tentang Kesehatan. Open navigation menu. 1. Jumlah Dokumen 1. (PP) NO. permenkes no 886 tahun 2011 c. PP nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa kontruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP nomor 40 tahun 2009; PP nomor 92 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa kontruksi; PP nomor 34 tahun. PP 51 tahun 2009 pasal 55 ayat 1 dan 2 tentang Tenaga Kefarmasian harus memiliki: STRA, STRA Khusus, atau STRTTK yang masih berlaku; Tempat atau ada tempat untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian atau fasilitas kefarmasian atau Fasilitas Kesehatan. 40, LN. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. 151, TLN No. E. , Apt fPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN fBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi,. Departemen Kesehatan RI Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA di tempat. 20 Tahun 1968 Permendagri 13 Tahun 2006 Permendagri No. METADATA PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan PerkeretaapianPP 51 Tahun 2009[1] Indra Hermawan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358); 4. Peraturan Pemerintah (PP) tentang. 34. 51 tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 146 tayangan. 2009 No. 51, LN. memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya; b. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG. Pemetaan Pemetaan Penyakit Tuberkulosis di Kota Surabaya Tahun 2012, Analisa StatistikPeraturan Pemerintah (PP) NO. PP No. Obat yang digunakan saat ini lisinopril 1x10mg. Anonim, 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta Aristarini, D. Bentuk. 28 October 2013; Peraturan Pemerintah. . Juni 22, 2010 selfitridewi Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138); 5. Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownSitus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian. 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN Berwi Fazri Pamudi, S. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. Mereka tidak menyediakan ruangan bagi apoteker dan asisten apoteker. Cush, J. PP No 51 pasal 51 ayat 1 tahun 2009 2. 2009 No. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian;. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pekerjaan Kefarmasian w w w . Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini telah mengubah, menghapus dan menambahkan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan. NuryusufMaulanaAl-Bughory. status Hanya untuk Pelanggan. Sebelumnya, PP Nomor 40 Tahun 2009 mengubah ketentuan Pasal 10 PP Nomor 51 Tahun 2008 dan menyisipkan tiga pasal baru di antara Pasal 10 dan Pasal 11, yaitu Pasal 10A, 10B, dan 10C. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Profil PT. close menu Bahasa. NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. J. Title: Slide 1 Author: rimba Created Date:Ringkasan PP 51 Tahun 2009. 7 Tahun 1991 tentangPenerapan UU No. E. Dengan demikian dengan alasan apapun apoteker tidak dapat melimpahkan pekerjaan dan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian. pdf Download (137kB) | Preview. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 7. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. 30. Peraturan Pemerintah. Bawuk Sukesi. Undang-Undang Pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17,. ID. 40 Tahun 2009. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah mencabut Undang-Undang Nomor. Permenkes no 31 tahun 2009 e. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam Studi kasus yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh apotek merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang dalam hal ini diatur dalam Undang-undang RI No. 32, tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan ). Ditetapkan: 29 Oktober 2009. Dapatkan. pdf Menurut Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, pekerjaan kefarmasian didefinisikan sebagai pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan. Persewaan atas tanah dan bangunan dikenakan tarif 10% sebagaimana diatur PP No. Pemberian Tunjangan. Download: 11: PP Nomor 40 Tahun 2013: tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Download: 12: PP Nomor 32 Tahun. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan. 13 May 2020. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Diunduh 6 kali. 2002 No. 2009. Deskripsi:,bkj. Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah. 51: Tahun: 2009: Jenis: Peraturan Pemerintah: Tanggal Ditetapkan: 01/09/2009: Tanggal Diundangkan: 01/09/2009: Sumber: BN : Tempat Terbit: Jakarta:. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 51 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2009 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 01 September 2009 Tanggal Pengundangan 01 September 2009 Tanggal Berlaku 01 September 2009 Sumber PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian; : 1. Ayat (3) Dalam hal Apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian, pelaksanaan pelayanan Kefarmasian tetap dilakukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan. b. a. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90); d. 51, LN. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 124. Menurut PP No 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 4, pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownPP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. Pekerjaan kefarmasian menurut PP RI nomor 51 Tahun 2009 : Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu. Attention! Your ePaper is waiting for publication! By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU. Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2 Lokal 3B_Etika profesi. 51. 2009 No. 5070, LL SETNEG : 72 HLM. Tanamkan. 52 Tahun 2021 diantaranya adalah UU No. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Kedua peraturan tersebut adalah UU nomor 36 tahun 2009 dan PP nomor 51 tahun 2009, dimana PP tersebut mengacu pada UU nomor 23 tahun 1992 yang juga berbicara tentang kesehatan. Dalam PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dikenalkan istilah “Pelayanan Kefarmasian”, yang didefinisikan sebagai “suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pekerjaan Kefarmasian - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Pro. . tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Judul. 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian. Pasal 11 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak menurut PP No. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiSebelumnya, PP Nomor 40 Tahun 2009 mengubah ketentuan Pasal 10 PP Nomor 51 Tahun 2008 dan menyisipkan tiga pasal baru di antara Pasal 10 dan Pasal 11, yaitu Pasal 10A, 10B, dan 10C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. (Unpublished) Preview. – Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor PP 40 TAHUN 2009 – Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor PP 9 TAHUN 2022 – Mencabut Peraturan Pemerintah. UU 1 Tahun 2009. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. TATA CARA PERMOHONAN STRTTK (Merujuk Kepada PP 51 tahun 2009) Pasal 47 1) Untuk memperoleh STRTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memenuhi persyaratan: a. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak. pdf. tenaga kefarmasian. PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Bentuk. 2 Lokal 3B_Etika profesi. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PP No. undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki. 83, TLN No. Ironisnya, pada saat ketika PP 51 diundangkan 1 September 2009, UU No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1. 5044, LL SETNEG : 29 HLM. ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan. Kepmenkes no 1332 tahun 2002 32. Judul Asli. Pasal 30. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diubah terakhir dengan UU No. 000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2009, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Aprilia, E. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunanPeraturan Pemerintah (PP) No. PP 51 TAHUN 2009 TENTANG TENAGA KEFARMASIAN FASILITAS KEFARMASIAN: Adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN: Adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik,. Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme) alkes, SAS: Unduh. : 2. PP 51 tahun 2009 adalah PP tentang pekerjaan kefarmasian. PP No 51 pasal 24 ayat 3 tahun 2009 2 7 Peningkatan peran apoteker 1. 129, TLN No. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek; c. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah. Fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau apotek. Disusun oleh : SAFITRI YONANDA 1301085 S1-VII B Dosen : Erniza Pratiwi M. 100% (1) 100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara) 194 tayangan. 51 tahun 2009 pasal 37 (1) Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi. 47 Tahun 2016. UU 36 tahun 2014 c. English (selected)Berdasarkan PP No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PP 51 2009. Farm. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. Ibu tersebut mengalami pendarahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. METADATA PERATURAN. 2002. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. (2) Oivestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atasUndang-Undang Nomor 23. Pertama, memahami dan mengerti fungsi, posisi dan materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. PDF (pp 51 2009) pp_512009_pk. sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 9 Tahun 1967 UU No. PP No 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Pp Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi. PENDAHULUAN Ada dua pendekatan yang harus dilakukan untuk memahami PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian sebagai sebuah peraturan perundang-undangan dan implementasinya di bidang kesehatan dan farmasi. 51, LN. Tulisan Hukum/BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 3Kamis 4 Jun 2009 16:14 Ridha Ananti dibaca 3328 kali Peraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownNOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA. (PP) NO. Evaluasi Perencanaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) di Gudang Farmasi Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881) diubah dan di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga). Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum. Sesuai dengan PP RI No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 19 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. menurut PP No. U.